Beberapa Konsepsi Terkait Dengan Kepemerintahan Yang Baik


Beberapa Konsepsi Terkait Dengan Kepemerintahan Yang Baik

  1. BEBERAPA ISTILAH

•         Good Governance

•         Kepemerintahan yang baik

•         Pengelolaan yang baik

•         Pengelolaan yang amanah

  1. BEBERAPA BATASAN

•         Kepemerintahan/Governance

•         Kepemerintahan yang baik (Good governance)

•         Pembaharuan Kepemerintahan (Governance Reform)

•         Pihak terkait/Stakeholders

  1. DEFINISI

•         Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

•         Menurut Dokumen kebijakan UNDP: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

•         Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini:

a.      Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya.

b.      Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu  warna  dari berbagai warna yang ada dalam tata  Pengaturan tersebut.

  1. CIRI-CIRI

•         Mengikutsertakan Masyarakat

•         Transparan dan Bertanggung jawab

•         Efektif dan Adil

•         Supremasi Hukum

•         Menjamin prioritas-prioritas politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat

•         Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alokasi sumber daya pembangunan

  1. UNSUR-UNSUR

•         Partisipasi

•         Supremasi Hukum

•         Tranparansi

•         Cepat tanggap

•         Membangun konsensus

•         Kesetaraan

•         Efektif dan Efisien

•         Bertanggung jawab/akuntabilitas (manajerial, publik dan spiritual)

•         Visi strategis

  1. KONDISI INDONESIA

•         Ekonomi rakyat memprihatinkan

•         Tingkat pengangguran cukup tinggi

•         Pertumbuhan ekonomi rendah

•         Tingkat investasi – Net Capital Outflow

•         Politik ?

•         Hukum ?

•         Korupsi ?

•         Pemerintah daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s